DETERMINAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.3840763Keywords:
SAKD, Pengendalian, Keuangan, Daerah, AparaturAbstract
The aim of this research is to knowing and analyze the effect of region financial accounting system, control activities, and quality of goverment human resource to financial accountability with quantitative method. Population used in this research is all staff in financial division and reporting division at BPKAD Sumatera Selatan Province. The sampling technique in this research is jenuh sampling. The data were collected through survey using the questionnaire. The result of the analysis showed that (1) the effect of region financial accounting system, control activities, and quality of goverment human resource give positive and significant influence simultaneously on region financial accountability.(2) Region financial accounting system give negative and significant influence on region financial accountability. (3) Control activities give positive and significant influence on region financial accountability. (4) the result shown the quality of Goverment Human Resource give positive and significant influence on region financial accountability.
References
Angraini, Dewi Yuli. 2016. Pengaruh Penerapan Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ( Studi pada Satuan Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Indragiri Hilir). Jurnal. Pekanbaru, Universitas Riau.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Anggaran 2014.
------------------------------------------------------------------. 2016. Laporan Hasil Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Anggaran 2015.
Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
Gala, M., Noholo, S., & Husain, S. P. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. KIM Fakultas Ekonomi & Bisnis, Vol 1 No. 1.
Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik, Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. Kompetensi Plus. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Ichlas, M., Basri, H., & Arfan, M. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Administrasi Akuntansi, Vol 3 No (4).
Kurnia, I. 2013. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi, Vol 2 No (1).
Kurniawan, Ardeno. 2013. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Problematika dan Solusi. Artikel: 9 Juli 2013. Melalui website <http://inspektorat.slemankab.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah-problematika-dan-solusi.slm (6 juni 2017).
Lukito, Peny Kusumastuti. 2014. Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN:Yogyakarta
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Edisi : IV. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
----------13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik.
Priyatno, Dwi. 2012. Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20.Yogyakarta: Andi Offset.
Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008. Manajeman Sumber Daya Manusia.Yogyakarta: Andi
Santoso, Eli Budi. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur). Tesis. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
Saputra, Iskandar. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivtas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bintan. Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang.
Sholeh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Fokusmedia.
Soleha, N. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada Skpd Kabupaten/Kota Propinsi Banten. Etikonomi: Jurnal Ekonomi, 13 (1).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan NegaraWarisono. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Anggaran 2014.
------------------------------------------------------------------. 2016. Laporan Hasil Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Anggaran 2015.
Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
Gala, M., Noholo, S., & Husain, S. P. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. KIM Fakultas Ekonomi & Bisnis, Vol 1 No. 1.
Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik, Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. Kompetensi Plus. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Ichlas, M., Basri, H., & Arfan, M. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Administrasi Akuntansi, Vol 3 No (4).
Kurnia, I. 2013. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi, Vol 2 No (1).
Kurniawan, Ardeno. 2013. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Problematika dan Solusi. Artikel: 9 Juli 2013. Melalui website <http://inspektorat.slemankab.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah-problematika-dan-solusi.slm (6 juni 2017).
Lukito, Peny Kusumastuti. 2014. Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN:Yogyakarta
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Edisi : IV. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
----------13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik.
Priyatno, Dwi. 2012. Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20.Yogyakarta: Andi Offset.
Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008. Manajeman Sumber Daya Manusia.Yogyakarta: Andi
Santoso, Eli Budi. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur). Tesis. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
Saputra, Iskandar. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivtas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bintan. Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang.
Sholeh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Fokusmedia.
Soleha, N. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada Skpd Kabupaten/Kota Propinsi Banten. Etikonomi: Jurnal Ekonomi, 13 (1).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan NegaraWarisono. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
Downloads
Published
2018-08-08
How to Cite
Hartaty, S. . ., & Maria, M. (2018). DETERMINAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 2(1), 82–90. https://doi.org/10.5281/zenodo.3840763
Issue
Section
Articles
