DETERMINAN BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA SELATAN
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.3840836Keywords:
LGR, BF, FSB and CEAbstract
The purpose of this research was to test the effect of Local Goverment Revenue (LGR), Balancing Funds (BF), and Financing  Surplus Budget (FSB)simultaneously or partially to  Capital Expenditure (CE).The object of this research are the 15 districts and cities in South Sumatera which have published their reportson the period of 2012
- 2015.The data collection in this research used documentation technique.Data analysiswas descriptive with statistic multiple regression,software SPSS 22.The result of research showed:LGR, BF, and FSBhad positive and significant effect towardCE with contribution of 86,4%. Partially, LGR and FSB hadn’t effect toward CE, BFhad positive and significant effect towardCE 18,83%.
References
Badan Pemerika Keuangan Republik Indonesia.2016.
Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan-BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Sumatera Selatan. 2016. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012-2015.
Darwanto dan Yulia Yustika Sari 2007. Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X.Makasar 26-28
Juli 2007.
Farel,Ruly. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor. Signifikan, Vol. 4 No. 2 Oktober 2015.
Febriana, Imas dan Sugeng Praptoyo. 2015.Analisis Faktor- faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal padaProvinsiJawaTimur. JurnalIlmudanRisetAku ntansi, 4(9).
Halim,Abdul. 2013. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi
Keuangan Daerah. Jakarta:Salemba Empat .
--------2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi.
Mentayani,Ida dan Rusmanto.
2013.PengaruhPendapatanAsli Daerah, Dana
AlokasiUmum, danSisaLebihPembiayaanAnggaranterhadapBela nja Modal padakota/kabupaten di Pulau Kalimantan. InFestasi, 9(2), 91-102.
Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2014.
Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba
Empat.
Nurzen, Miardi dan Ikhsan Budi Riharjo. 2016. Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja
Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2014â€. Jurnal
Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 5. Nomor 4. Halaman 1-16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
-------- Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
-------- Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual.
-------- Nomor 21 Tahun 2011tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Sugiyanta. 2016. Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Akuntansi
Universitas Jember, Vol. 14. No.1.
Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Sukmawati,Resiana,IWayan Suwendra danFridayana Yudiaatmaja.2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen. Volume 4 Tahun 2016.
Suprayitno, Bambang. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU, terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa Periode 2009-2013.Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan. Volume 2. Nomor 1. Halaman 106-112.
Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. Akuntansi Pemerintahan
Daerah: Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan.Bandung:Alfabeta. Undang-undang Republik Indonesia.Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
-------Nomor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah.
-------- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. http://www.ekbis.sindonews.com.2017.
Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan-BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Sumatera Selatan. 2016. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012-2015.
Darwanto dan Yulia Yustika Sari 2007. Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X.Makasar 26-28
Juli 2007.
Farel,Ruly. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor. Signifikan, Vol. 4 No. 2 Oktober 2015.
Febriana, Imas dan Sugeng Praptoyo. 2015.Analisis Faktor- faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal padaProvinsiJawaTimur. JurnalIlmudanRisetAku ntansi, 4(9).
Halim,Abdul. 2013. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi
Keuangan Daerah. Jakarta:Salemba Empat .
--------2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi.
Mentayani,Ida dan Rusmanto.
2013.PengaruhPendapatanAsli Daerah, Dana
AlokasiUmum, danSisaLebihPembiayaanAnggaranterhadapBela nja Modal padakota/kabupaten di Pulau Kalimantan. InFestasi, 9(2), 91-102.
Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2014.
Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba
Empat.
Nurzen, Miardi dan Ikhsan Budi Riharjo. 2016. Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja
Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2014â€. Jurnal
Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 5. Nomor 4. Halaman 1-16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
-------- Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
-------- Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual.
-------- Nomor 21 Tahun 2011tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Sugiyanta. 2016. Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Akuntansi
Universitas Jember, Vol. 14. No.1.
Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Sukmawati,Resiana,IWayan Suwendra danFridayana Yudiaatmaja.2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen. Volume 4 Tahun 2016.
Suprayitno, Bambang. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU, terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa Periode 2009-2013.Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan. Volume 2. Nomor 1. Halaman 106-112.
Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. Akuntansi Pemerintahan
Daerah: Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan.Bandung:Alfabeta. Undang-undang Republik Indonesia.Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
-------Nomor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah.
-------- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. http://www.ekbis.sindonews.com.2017.
Downloads
Published
2018-08-08
How to Cite
Maria, M. (2018). DETERMINAN BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA SELATAN. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 1(2), 113–121. https://doi.org/10.5281/zenodo.3840836
Issue
Section
Articles
