PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.3837737Keywords:
inventarisasi, pembukuan, pelaporan, dan pengamanan barang milik daerah.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penatausahaan terhadap pengamanan barang milik daerah, yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016. Populasi penelitian iniadalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan konsep Krejcie Morgan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 6 OPD di Kota Palembang dengan 8 responden di setiap OPD. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pembukuan dan pelaporan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan arah positif sedangkaninventarisasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengamanan barang milikdaerah Pemerintah Kota Palembang dan secara simultan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap keberhasilan pengamanan barang milik daerah.References
Abas, Ira Waty.2013. Pengaruh Pengelolaan BMD terhadap pengamanan aset daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo). Jurnal Ilmiah. Universitas Negeri Gorontalo
Andriany, Ayu. 2009. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Pemerintahan Kota Medan. Skripsi. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan BPK-RI. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016.
Bastian, Indra, 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Salemba Empat,Jakarta.
Hafsi, N., Martoyo, Dan Dwi Haryono. 2013.
Pengelolaan Barang Milik Daerah Suatu Studi pada DPPKAD Kabupaten Sintang. Tesis. PMIS UNTAN-PSIAN-2013.
Halim, Abdul, 2002. Akuntansi Keuangan Daerah.
Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
http://www.ampera.co/baca/tak-miliki-shm-aset- pemkot-palembang-lepas/:2017
http://www.ampera.co/baca/pemerintah-kota- palembang-mendata-ulang-aset- kepemilikan/:2015
Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Mutivariat Dengan Spss. Semarang:Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 27
Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintah.
Rahayu, Ranti Noor. 2012. Pengaruh Penatausahaan BMD terhadap Pengamanan Aset Daerah di Kabupaten Bandung. Politeknik Negeri Bandung.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Simamora, Fitryani Mr. 2011. Pengaruh Penatausahaan dan penertiban barang milik daerah terhadap barang milik daerah pada pemerintahan kabupaten langkat. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Siregar, Mizan Ahmad, 2008. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah Pada Kabupaten Deli Serdang. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta : Bandung.
Sumardi, Ikbar Andrian.2017. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Andriany, Ayu. 2009. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Pemerintahan Kota Medan. Skripsi. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan BPK-RI. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016.
Bastian, Indra, 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Salemba Empat,Jakarta.
Hafsi, N., Martoyo, Dan Dwi Haryono. 2013.
Pengelolaan Barang Milik Daerah Suatu Studi pada DPPKAD Kabupaten Sintang. Tesis. PMIS UNTAN-PSIAN-2013.
Halim, Abdul, 2002. Akuntansi Keuangan Daerah.
Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
http://www.ampera.co/baca/tak-miliki-shm-aset- pemkot-palembang-lepas/:2017
http://www.ampera.co/baca/pemerintah-kota- palembang-mendata-ulang-aset- kepemilikan/:2015
Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Mutivariat Dengan Spss. Semarang:Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 27
Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintah.
Rahayu, Ranti Noor. 2012. Pengaruh Penatausahaan BMD terhadap Pengamanan Aset Daerah di Kabupaten Bandung. Politeknik Negeri Bandung.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Simamora, Fitryani Mr. 2011. Pengaruh Penatausahaan dan penertiban barang milik daerah terhadap barang milik daerah pada pemerintahan kabupaten langkat. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Siregar, Mizan Ahmad, 2008. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah Pada Kabupaten Deli Serdang. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta : Bandung.
Sumardi, Ikbar Andrian.2017. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Downloads
Additional Files
Published
2019-08-05
How to Cite
Hadi Winarko, C. Z. R. M. (2019). PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.5281/zenodo.3837737
Issue
Section
Articles
