ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU SUMATERA

Article Sidebar

pdf
Published: Dec 19, 2023
Keywords:
Tingkat Pengungkapan Wajib, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Temuan Audit

Main Article Content

Dendi Ade Putra
Politeknik Negeri Sriwijaya
Kiagus Zainal Arifin
Politeknik Negeri Sriwijaya
Desi Indriasari
Politeknik Negeri Sriwijaya

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib. Populasi dalam Penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera yang terdiri dari 10 Provinsi selama periode 2017-2021. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode nonprobability sample sehingga diperoleh 10 Provinsi sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerahpada Provinsi di Pulau Sumatera yang diperoleh dari lama website www.bpk.go.id dan diolah menggunakan aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib, belanja modal berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib, temuan audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib, pendapatan asli daerah, belanja modal, dan temuan audit secara bersama-sama berpengaruh dan signifikanterhadap tingkat pengungkapan wajib.

Article Details

Issue
Vol. 12 No. 2 (2023): Eksistansi
Section
Articles

References

Amaliah, E. F., & Haryanto, H. (2019). Analisis faktor- faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Diponegoro Journal of Accounting, 8(2).

Andriani, M.,Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016. Akuntansi Dan Manajemen, 14(1), 1-14. https://doi.org/10.30630/jam.v14il.81

Arifin, J. (2017). SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi. Jakarta: PT Elex MediaKomputindo.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Seluruh Provinsi se-Sumatera Tahun Anggaran 2017-2021. Indonesia: BPK Perwakilan Provinsi.

Finakesti, L., Yulina, B., & Hartaty, S. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 6(1), 71-80.

Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analysis of factors affecting the level of disclosure of provincial government financial statements in Indonesia. Journal of Business and Economics, 22(1), 25-33.

Hilmi, A. Z. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Universitas Indonesia.

Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Akuntansi, 3(3), 1–11.

Kurnia, R., & Arza, F. I. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini WTP Dengan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Non WTP. Jurnal Eksplorasi Akuntansi,1(2), 781-794. https://doi.org/10.24036/jea.vli2.110

Lutfia, F. I., & Bagana, B. D. (2018). Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014-2016). Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan, 7(1).

Mardiasmo. (2009). Akuntanbilitas Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Martini, R., Karlina, A., & Dwitayanti, Y. (2022, December). Implementation of Government Internal Control System and Organizational Commitment’s Impact on Fraud. In International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2022 (iCAST-SS 2022) (pp. 468-471). Atlantis Press.

Phaureula A. W., & Emy I. (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah, (Cet I; Yogyakarta ; Deepblish, 2018).

Praptiningsih & Khoirunnisa, J. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah, Jumlah SKPD, dan Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara. Journal Of Applied Managerial Accounting. 4(2), 277-285.

Putri, W. M. & Arza F. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 1111-1130.

Raharjo A. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, (Cet I; Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), hlm. 90.

Rahmayanti, D. (2018). Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Skrpsi. Universitas Islam Indoensia.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

. (2006). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Satirah, F. R., Martini, R., Nurhasanah, N., Sari, K. R., & Husin, F. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang: Dari Aspek Sistem Pengendalian Internal. Eksistansi, 11(01).

Setiawan, R. S. P., & Maryono, M. (2022). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2020. Fair Value: Jurnal ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5(2), 927- 940.

Setyowati, L. (2016). Determinan yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 6(1), 45-62.

Soleman, M. T., Pontoh, W., & Budiarso, N. S. (2019). Pengungkapan LaporanKeuangan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Kepulauan Talaud). Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 14(1), 18-21. https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22249.2019.

Suhardjanto, D., & Dewi, A. (2011). Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi empiris perbankan Indonesia. Jurnal Keuangandan Perbankan, 15(1), 105-118.

Sugiyono, F. X. (2017). Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi dan Penerapan (Vol. 4). Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif R&D. Alfabeta.