ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU SUMATERA
Main Article Content
Abstract
Article Details
References
Amaliah, E. F., & Haryanto, H. (2019). Analisis faktor- faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Diponegoro Journal of Accounting, 8(2).
Andriani, M.,Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016. Akuntansi Dan Manajemen, 14(1), 1-14. https://doi.org/10.30630/jam.v14il.81
Arifin, J. (2017). SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi. Jakarta: PT Elex MediaKomputindo.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Seluruh Provinsi se-Sumatera Tahun Anggaran 2017-2021. Indonesia: BPK Perwakilan Provinsi.
Finakesti, L., Yulina, B., & Hartaty, S. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 6(1), 71-80.
Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analysis of factors affecting the level of disclosure of provincial government financial statements in Indonesia. Journal of Business and Economics, 22(1), 25-33.
Hilmi, A. Z. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Universitas Indonesia.
Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Akuntansi, 3(3), 1–11.
Kurnia, R., & Arza, F. I. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini WTP Dengan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Non WTP. Jurnal Eksplorasi Akuntansi,1(2), 781-794. https://doi.org/10.24036/jea.vli2.110
Lutfia, F. I., & Bagana, B. D. (2018). Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014-2016). Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan, 7(1).
Mardiasmo. (2009). Akuntanbilitas Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Martini, R., Karlina, A., & Dwitayanti, Y. (2022, December). Implementation of Government Internal Control System and Organizational Commitment’s Impact on Fraud. In International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2022 (iCAST-SS 2022) (pp. 468-471). Atlantis Press.
Phaureula A. W., & Emy I. (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah, (Cet I; Yogyakarta ; Deepblish, 2018).
Praptiningsih & Khoirunnisa, J. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah, Jumlah SKPD, dan Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara. Journal Of Applied Managerial Accounting. 4(2), 277-285.
Putri, W. M. & Arza F. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 1111-1130.
Raharjo A. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, (Cet I; Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), hlm. 90.
Rahmayanti, D. (2018). Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Skrpsi. Universitas Islam Indoensia.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
. (2006). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Satirah, F. R., Martini, R., Nurhasanah, N., Sari, K. R., & Husin, F. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang: Dari Aspek Sistem Pengendalian Internal. Eksistansi, 11(01).
Setiawan, R. S. P., & Maryono, M. (2022). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2020. Fair Value: Jurnal ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5(2), 927- 940.
Setyowati, L. (2016). Determinan yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 6(1), 45-62.
Soleman, M. T., Pontoh, W., & Budiarso, N. S. (2019). Pengungkapan LaporanKeuangan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Kepulauan Talaud). Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 14(1), 18-21. https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22249.2019.
Suhardjanto, D., & Dewi, A. (2011). Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi empiris perbankan Indonesia. Jurnal Keuangandan Perbankan, 15(1), 105-118.
Sugiyono, F. X. (2017). Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi dan Penerapan (Vol. 4). Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif R&D. Alfabeta.