Akuntabilitas Publik Dari Aspek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset Tetap
Keywords:
public accountabilityAbstract
This study aims to analyze the effect of the administration of fixed assets on public accountability. The sample used was 30 OPD in Palembang. The analytical technic used is multiple regression analysis. The novelty of this research, the administration of fixed assets analyzed refers to Permendagri Number 19 of 2016, covering the dimensions of bookkeeping, inventory and reporting. Public accountability is seen from the accountability of policies, programs, processes, as well as honesty and law. The results showed partially that the inventory and reporting variables had a positive and significant influence while bookkeeping did not have a positive and significant influence on the public accountability, and simultaneously had significant effect.
References
Abas, I. W. (2013). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo). Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 1 (1), 1-10.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa. (2012-2017). Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012-2017.
Bokingo, A. (2017). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penatausahaan, Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Boul). Jurnal Katalogis, 5 (12), 43-54.
Detiksumsel. (2018, September 14). Efen Permata. Retrieved from https://www.detiksumsel.com/bpk-temukan-5-permasalahan-di-palembang/
Febrianti, S. (2016). Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Ekonomi Manajemen, 10 (1), 151-171.
Ghozali, I. (2017). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS Edisi ke-8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hartati, Sukmini, Martini, R., and H. Winarko, Manajemen Aset bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset tetap (Kajian pada Pemerintah Kota Palembang, Jurnal Riset Terapan Akuntansi, vol. 3, no. 1, pp. 40-51, 2019.
Imbiri, J. (2018). Pengaruh Inventarisasi, Pembukuan, Pelaporan Aset terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Waropen). Jurnal Akuntansi, Audit & Aset , 1 (2), 34-62.
Klikanggaran. (2018, April 27). Tim Berita. Retrieved from https://klikanggaran.com/anggaran/walikota-palembang-ke-mana-milyaran-aset-tidak-diketahui-keberadaannya.html
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Martini, R., Agustin, R., Fairuzdita, A. and Murinda, A. N. Pengelolaan keuangan berbasis aplikasi sistem keuangan daerah, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 25, no. 2, pp. 69-74, 2019. doi; 10.24114/jpkm.v25i2.13916.
Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli and Widyastuti, E. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. Jurnal Akademi Akuntansi, vol. 2, no. 1, pp. 106-123, 2019. doi: 10.22219/jaa.v2i1.8364.
Nur Shabrina, K. (2014). Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntailitas di Pemerintah Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik , 2 (1), 1-9.
Putra, D. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang.
Priyatno, D. (2018). SPSS Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa &Umum. Yogyakarta: Andi.
Republik Indonesia. (2008). Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Simamora, F. M. (2011). Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Selatan. Medan
Sugiama, A. G. (2013). Manajemen Aset Pariwisata. Bandung: Guardaya Intimarta.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian & Pengembangan R&D. Bandung: Alfabeta.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa. (2012-2017). Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012-2017.
Bokingo, A. (2017). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penatausahaan, Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Boul). Jurnal Katalogis, 5 (12), 43-54.
Detiksumsel. (2018, September 14). Efen Permata. Retrieved from https://www.detiksumsel.com/bpk-temukan-5-permasalahan-di-palembang/
Febrianti, S. (2016). Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Ekonomi Manajemen, 10 (1), 151-171.
Ghozali, I. (2017). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS Edisi ke-8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hartati, Sukmini, Martini, R., and H. Winarko, Manajemen Aset bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset tetap (Kajian pada Pemerintah Kota Palembang, Jurnal Riset Terapan Akuntansi, vol. 3, no. 1, pp. 40-51, 2019.
Imbiri, J. (2018). Pengaruh Inventarisasi, Pembukuan, Pelaporan Aset terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Waropen). Jurnal Akuntansi, Audit & Aset , 1 (2), 34-62.
Klikanggaran. (2018, April 27). Tim Berita. Retrieved from https://klikanggaran.com/anggaran/walikota-palembang-ke-mana-milyaran-aset-tidak-diketahui-keberadaannya.html
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Martini, R., Agustin, R., Fairuzdita, A. and Murinda, A. N. Pengelolaan keuangan berbasis aplikasi sistem keuangan daerah, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 25, no. 2, pp. 69-74, 2019. doi; 10.24114/jpkm.v25i2.13916.
Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli and Widyastuti, E. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. Jurnal Akademi Akuntansi, vol. 2, no. 1, pp. 106-123, 2019. doi: 10.22219/jaa.v2i1.8364.
Nur Shabrina, K. (2014). Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntailitas di Pemerintah Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik , 2 (1), 1-9.
Putra, D. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang.
Priyatno, D. (2018). SPSS Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa &Umum. Yogyakarta: Andi.
Republik Indonesia. (2008). Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Simamora, F. M. (2011). Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Selatan. Medan
Sugiama, A. G. (2013). Manajemen Aset Pariwisata. Bandung: Guardaya Intimarta.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian & Pengembangan R&D. Bandung: Alfabeta.
